Polemik RUU Pilkada

Oleh : | 01 September 2014 | Dibaca : 326 Pengunjung

Polemik RUU Pilkada

Pembahasan RUU Pilkada yang sejauh ini sudah sampai penyelesaian draft undang-undang oleh tim perumus dan tim sinkronisasi bersama dengan pemerintah. Pemerintah telah menyerahkan putusan mengenai RUU Pilkada ke DPR. Dengan begitu, otoritas pengesahan RUU tersebut berada di tangan DPR sepenuhnya. Sementara itu, parpol pendukung Jokowi-Jusuf Kalla meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik usulan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau menginstruksikan Partai Demokrat untuk menyetujui mekanisme Pilkada langsung.
 
RUU Pilkada sebaiknya dilakukan secara langsung oleh DPRD digulirkan oleh partai pengusung Koalisi Merah Putih seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PKS, PPP dan Partai Demokrat. Mereka menganggap model Pilkada yang berjalan selama ini melahirkan masalah dalam anggaran negara, koordinasi serta melahirkan konflik antar masyarakat. Pilkada secara langsung oleh rakyat dinilai banyak membawa kerugian secara sosial. Tensi politik yang tinggi antar pendukung dan memakan ongkos politik yang besar. Selain itu, Koalisi Merah Putih menguasai parlemen di 31 propinsi minus Bali dan Kalimantan Tengah, artinya jika konstelasi politik tidak berubah, maka setidaknya 31 gubernur akan berasal dari Koalisi Merah Putih.
 
Untuk itulah menjadi wajar dan dapat dipahami, jika upaya-upaya merusak atau menghancurkan Koalisi Merah Putih dilakukan beragam cara baik melalui aksi unjuk rasa mendukung Pilkada secara langsung yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah belum lama ini serta melalui cipta opini dan perebutan pengaruh melalui pemberitaan di media massa baik cetak, elektronik dan website, termasuk sosial media.
 
Alasan Menolak dan Mendukung
 
Alasan menolak Pemilukada melalui DPRD yang terekam dalam pemberitaan media massa selama ini antara lain : Penunjukan kepala daerah oleh DPRD karena akan mengancam sistem demokrasi ; Penghapusan Pilkada langsung tidak hanya kemunduran demokrasi, namun mengingkari kehendak rakyat dan merupakan upaya elite parpol menguasai kepala daerah ; Calon kepala daerah dikhawatirkan tidak lagi mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini juga dinilai sebagai kemunduran dari cita-cita reformasi, sehingga DPR dianggap berkhianat terhadap rakyat ; Setelah 10 tahun pelaksanaan Pemilukada langsung oleh rakyat, telah melahirkan tokoh pemimpin muda yang baru, berani, tegas, cerdas, bertanggungjawab, berkualitas, dan merakyat yang berhasil membangun daerahnya ; Pemilukada langsung digagas sejak 2004 sebagai koreksi atas pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru yang melahirkan birokrat korup di daerah dan mengakibatkan masyarakat di daerah tidak dapat merasakan pembangunan ; Dengan dikembalikannya kepala daerah dipilih DPRD menunjukkan kemunduran demokrasi dan akan menyuburkan praktik politik dagang sapi di parlemen ; RUU Pilkada melalui DPRD bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat ; UU Pilkada melalui DPRD jika disahkan, maka bisa jadi kepala daerah yang terpilih tidak akan memiliki ketergantungan kepada masyarakat, melainkan kecenderungan takut kepada anggota DPRD ; Kepala daerah yang terpilih tidak akan memiliki ketergantungan kepada masyarakat, melainkan kecenderungan takut kepada anggota DPRD ; Wacana perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung sangat kental dengan nuansa politik, sehingga dapat dinilai sebagai kejahatan pemilu. Selain itu, dengan menggiring proses Pilkada ke DPRD akan membentuk epicentrum politik ; Wacana Pilkada tidak langsung merupakan upaya Koalisi Merah Putih untuk melemahkan Pemerintahan Jokowi-JK
 
Menurut hasil observasi penulis, beberapa kelompok yang menolak RUU Pilkada dilakukan oleh DPRD antara lain : Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Apkasi), Lingkar Madani Indonesia, Center for Strategic and International Studies/CSIS, Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu, Komite Pemilih Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Federasi Nikeuba SBSI DKI Jakarta, LSM Correct, Serikat Pekerja Nasional, ICW dan Formappi.
 
Alasan yang mendukung Pilkada dilakukan melalui DPRD antara lain :Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dilatarbelakangi 2 hal, yakni mahalnya biaya Pilkada dan maraknya konflik horizontal maupun tindak kekerasan dalam pilkada langsung ;      Menurut pemberitaan sejumlah media massa memang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat telah menghasilkan “potret buram”, betapa tidak selama pelaksanaan Pilkada secara langsung dari tahun 2005 s/d 2013 telah tercatat 75 orang meregang nyawa, 230 orang terluka, 156 buah fasilitas umum dirusak, 279 rumah tinggal dirusak, 30 kantor Pemda dirusak, 10 kantor KPUD dirusak, 6 kantor polisi dirusak, 11 kantor parpol dirusak dan 25 kendaraan dirusak.Jika sistem Pemilukada langsung dilanjutkan penerapannya, maka kontraksi sosial akan makin parah, karena terjadi benturan antara tradisi yang hidup di dalam masyarakat dengan sistem negara yang menganut demokrasi ultra-liberal.
 
Menurut salah seorang pengamat hukum tata negara, Pilkada secara langsung tidak sesuai dengan konstitusi. Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 disebutkan, Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Pernyataan ini diamini oleh salah seorang wartawan senior di Manado, Sulawesi Utara yang menyebutkan, memang secara yuridis, Pilkada langsung tidak sesuai, tetapi  masyarakat sudah terbuai dengan Pilkada secara langsung, siapa yang patut disalahkan?katanya dalam diskusi kelompok informal melalui BBM untuk menjaga keutuhan NKRI.
 
Menurut salah seorang futurolog, demokrasi dilaksanakan ditengah ketimpangan sosial dan ekonomi  hanya akan melahirkan anarki. Demokrasi secara langsung sejatinya adalah wujud narsisme demokrasi, karena rakyat belum tentu berdaulat dan masih sering ditipu atau “dikadalin” oleh kepala daerah yang dipilihnya secara langsung melalui realisasi janji-janji selama kampanye yang sangat minim.
 
Pendapat yang lebih moderat menyatakan, yang paling penting dari sebuah proses pemilihan  yakni terpilihnya pemimpin daerah yang melayani rakyatnya dengan sepenuh hati, akal budi dan jiwanya. Pemilihan langsung atau melalui DPRD hanya soal mekanisme. Musyawarah mufakat malah dianjurkan dan sesuai dengan sila keempat Pancasila, sehingga sejatinya pro kontra terhadap Pilkada langsung atau melalui DPRD sarat dengan kepentingan pragmatis masing-masing kelompok yang menyuarakan atau mengusulkannya.
 
Penulis berpendapat, isu ini sarat dengan kepentingan merubah landskap politik Indonesia beberapa tahun ke depan, dengan mengacak-acak mindset rakyat Indonesia, membuat propaganda terus menerus dengan menawarkan demokratisasi dll, walaupun sejatinya nilai-nilai ini tidak pernah dilaksanakan secara baik oleh yang mempromosikan demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup di negaranya tersebut. Pro dan kontra terkait RUU Pilkada sebenarnya juga merupakan potret bagaimana karakter bangsa ini belum terbangun dengan baik dan ideologi negara yaitu Pancasila tidak dipedomani secara baik.
 
Musyawarah mufakat atau dialog lebih baik dikedepankan, karena demokrasi secara langsung sebagai salah satu wujud amandemen UUD 1945 yang kebablasan terus dipakai, namun akhirnya kita menuai badai.
 
*) Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia.
Oleh : Jelita Chantiqa*)


Oleh : | 01 September 2014 | Dibaca : 326 Pengunjung


TAGS :




Berita Terkait :

Jembrana, 23 Agustus 2017 02:25
KBS Dukung Pelaksanaan Nongan Village Festival
DENPASAR, NusaBali Kegiatan yang memadukan seni budaya, olahraga, musik dan kuliner ini, dige ...
Tabanan, 07 Agustus 2017 09:35
Ditanya Hasil Dipanggil DPP PDIP, Bupati Eka Yakin Kekuatan Alam
Beritabali.com, Tabanan. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti adalah salah satu kader terbaik PD ...
Klungkung, 07 Agustus 2017 07:25
Maju Pilbup Klungkung, OSO Minta Dek Ulik Berunding dengan Raja
Beritabali.com, Klungkung. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang biasa dipanggil OSO m ...
Denpasar, 29 Juli 2017 07:45
NasDem : Hasil Survey, Rai Mantra Rangking Satu
Beritabali.com, Denpasar. Ketua Komisi Saksi Nasional Partai Nasdem, I Gusti Putu Artha menga ...
Denpasar, 12 Juli 2017 09:45
Rai Mantra Daftar ke PDIP, Nasdem : Kami Tetap Dukung 100 Persen
Beritabali.com, Denpasar. Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, mendaftarkan diri ...
Karangasem, 05 Juli 2017 03:45
Geredeg Dukung Sudikerta di Pilgub Bali
Beritabali.com, Karangasem. Politikus Partai Golkar yang juga seorang mantan Bupati Karangasem du ...
Gianyar, 27 April 2017 01:25
Pasupati Bendera Perindo di Pura Gunung Kawi Tak Pantas dan Tak Beretika
Beritabali.com, Gianyar. Dewan Pimpinan Provinsi Bali, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADA ...
Denpasar, 01 April 2017 09:05
Kerta-Ayu Mental, Teneng Masuk Bursa
DENPASAR, NusaBali Pasangan I Ketut Sudikerta-Ni Made Ayu Putri Pastika (Paket Kerta-Ayu) dip ...
Buleleng, 01 April 2017 09:00
Golkar Berniat 'Bongkar' Formasi Alat Kelengkapan Dewan Buleleng
SINGARAJA, NusaBali Pembagian jatah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) pada masa 2,5 ...
Tabanan, 31 Maret 2017 09:05
Vocalis Golkar Tabanan Gabung NasDem
TABANAN, NusaBali Dia adalah I Ketut Loka Antara, mantan vocalis Fraksi Golkar DPRD Tabanan d ...


Berita Lainnya :

Jembrana, 23 Agustus 2017 02:25
KBS Dukung Pelaksanaan Nongan Village Festival
DENPASAR, NusaBali Kegiatan yang memadukan seni budaya, olahraga, musik dan kuliner ini, dige ...
Tabanan, 07 Agustus 2017 09:35
Ditanya Hasil Dipanggil DPP PDIP, Bupati Eka Yakin Kekuatan Alam
Beritabali.com, Tabanan. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti adalah salah satu kader terbaik PD ...
Klungkung, 07 Agustus 2017 07:25
Maju Pilbup Klungkung, OSO Minta Dek Ulik Berunding dengan Raja
Beritabali.com, Klungkung. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang biasa dipanggil OSO m ...
Denpasar, 29 Juli 2017 07:45
NasDem : Hasil Survey, Rai Mantra Rangking Satu
Beritabali.com, Denpasar. Ketua Komisi Saksi Nasional Partai Nasdem, I Gusti Putu Artha menga ...
Denpasar, 12 Juli 2017 09:45
Rai Mantra Daftar ke PDIP, Nasdem : Kami Tetap Dukung 100 Persen
Beritabali.com, Denpasar. Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, mendaftarkan diri ...
Karangasem, 05 Juli 2017 03:45
Geredeg Dukung Sudikerta di Pilgub Bali
Beritabali.com, Karangasem. Politikus Partai Golkar yang juga seorang mantan Bupati Karangasem du ...
Gianyar, 27 April 2017 01:25
Pasupati Bendera Perindo di Pura Gunung Kawi Tak Pantas dan Tak Beretika
Beritabali.com, Gianyar. Dewan Pimpinan Provinsi Bali, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADA ...
Denpasar, 01 April 2017 09:05
Kerta-Ayu Mental, Teneng Masuk Bursa
DENPASAR, NusaBali Pasangan I Ketut Sudikerta-Ni Made Ayu Putri Pastika (Paket Kerta-Ayu) dip ...
Buleleng, 01 April 2017 09:00
Golkar Berniat 'Bongkar' Formasi Alat Kelengkapan Dewan Buleleng
SINGARAJA, NusaBali Pembagian jatah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) pada masa 2,5 ...
Tabanan, 31 Maret 2017 09:05
Vocalis Golkar Tabanan Gabung NasDem
TABANAN, NusaBali Dia adalah I Ketut Loka Antara, mantan vocalis Fraksi Golkar DPRD Tabanan d ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Copyright © 2016 Pilkada Bali. All rights reserved.